Politik & Hukum Huma Temukan 232 Konflik SDA dan Agraria

Published on February 15th, 2013 | by Tim Redaksi
Tim Redaksi

0

Huma Temukan 232 Konflik SDA dan Agraria

 

Jakarta | Gurindam12.co – Sebanyak 232 Konflik sumber daya alam (SDA) dan Agraria ditemukan di 22 Provinsi yang ada di Indonesia. Luasan Area konflik mencapai 2.043.287 hektar atau lebih dari 20 ribu km2. Huma mencatat sebanyak 91.968 orang dari 315 komunitas tekah menjadi korban dalam konflik SDA dan Agraria. Jumat (15/02/2013)

Begitu pernyataan yang disampaikan oleh Database dan Informasi HuMa Widiyanto saat melakukan konferensi perss di Jalan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Ia juga menyampai bahwa dari 22 Provinsi
konflik yang didokumentasikan HuMa, tujuh Provinsi yang memiliki konflik yang paling banyak adalah Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan selatan.

“Jumlah kasus yang paling terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan tengah dengan jumlah kasus sebanyak 67 Kasus. HuMa juga memproduksi laporan dokumentasi berbasis sektor dimana konflik sektor perkebunan merupakan sektor konflik terbanyak, disusul dengan sektor kehutanan dan sektor Pertambangan,” ujar Widiyanto

HuMa juga mencatat bahwa konflik perkebunan terjadi sebanyak 119 kasus dengan luasan 415 ribu hektar, sementara konflik kehutanan terjadi 72 kasus dengan hampir 1.3 juta hektar di 17 Provinsi, dan konflik pertambangan 17 kasus dengan 30 ribu hektar.

Dalam keterangan yang disampaikan oleh Widiyanto, HuMa juga mengidentifikasi enam pelaku yang paling dominan dalam konflik SDA dan agraria dengan proposi keterlibatan yaitu Taman Nasional atau Kementrian Kehutanan, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perusahaan atau Koperasi, Perusahaan Daerah dan Instansi lain (TNI).

Lembaga yang bergerak di bidang isu pembaharuan hukum SDA ini juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi konflik SDA dan Agraria. Pertama Moratorium atas semua perijinan untuk perusahaan-perusahaan dibidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pesisir. Kedua mengehentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan. Ketiga dengan membentuk sebuah lembaga penyelesaian konflik agraria yang bertugas mengidentifikasi, menyelidiki, konflik-konflik agraria yang terjadi.

Keempat dari rekomendasi lembaga tersebut, pemerintah melakukan tindakan tegas berupa pencabutan maupun pembatalan izin-izin perusahaan tersebut, dan menindak secara pidana terhadap perusahaan maupun aparat pemerintah yang melakukan perampasan tanah rakyat.

Rekomendasi yang ke enam yang dilakukan oleh HuMa juga menuntut pemerintah atau perusahaan mengembalikan tanah-tanah hasil perampasan dari masyarakat. yang dilakasanakan dalam kerangka untuk menjalankan amanat TAP MPR no IX tahun 2001 tentang pembaruan Agraria dan pengelolaan SDA. (DR)

Tags: , , , ,


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑