Lingkungan Deklarasi-AMAN www.gurindam12.co

Published on May 29th, 2013 | by Tim Redaksi
Tim Redaksi

0

Pemerintah Harus Segera Realisasikan Putusan MK Tentang Hutan Adat

Jakarta | Gurindam12.co-Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta masyarakat sipil meminta pemerintah pusat melalui Presiden dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keputusan itu menegaskan bahwa Hutan Adat bukan lagi Hutan Negara, sehingga pemerintah harus segera melakukan penyelesaian konflik-konflik terkait hutan adat dan sumber daya alam di wilayah-wilayah masyarakat adat, serta pemetaan wilayah adat.

Hal ini disampaikan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) beserta masyarakat sipil pada Deklarasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Hutan Adat di Jakarta, Senin (27/5).

Pada acara Deklarasi di Plaza Bapindo, dukungan awal datang dari 20 masyarakat sipil dari berbagai sektor seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, swasta, dan akademisi. Selanjutnya, AMAN akan menyebarkan deklarasi tersebut ke publik untuk menggalang dukungan lebih banyak lagi.

Deklarasi bersama ini bertujuan mendesak lembaga-lembaga terkait di pemerintah untuk segera mengambil tindakan strategis merealisasikan putusan MK. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Abdon Nababan, yang masyarakat adat butuhkan adalah mekanisme nyata di lapangan, yang menandakan pemerintah dan lembaga memang mematuhi putusan MK itu.

?Setelah putusan ini Presiden harus segera melakukan langkah, untuk memastikan tersedia data tentang keberadaan masyarakat adat, tersedia data wilayah adat dan tersedia data hutan adatnya,? kata Abdon.

Tantangan sekarang adalah bagaimana memastikan keberadaan masyarakat adat, keberadaan wilayah adatnya yang didalamnya ada hutan adat. Tersedia satu mekanisme negara untuk mendaftarkannya. Untuk tahap ini AMAN sudah membantu dengan melakukan pemetaan yang prosesnya masih berjalan.

Jaringan Kerja Pemetaan Partisipasif (JKPP) sejak 1996 telah melakukan pemetaan wilayah adat yang hasilnya menunjukkan angka 3,9 juta hektar, yang 3,1 juta hektar berupa kawasan hutan. Artinya kalau pemerintah ingin memulai bisa mengacu pada angka yang ada dimana wilayah adat dan kawasan hutan sudah jelas.

?Kalau Kehutanan maupun UKP4 mau memulai kita sudah ada angka yang bisa kita pertanggung jawabkan dan bisa kita tunjukkan lokasinya. Data ini sudah kami tunjukkan ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dan UKP4 sekitar 2,4 juta,? jelas Kasmita Widodo, Koordinator Nasional JKPP.

Presiden sudah sepatutnya segera melakukan upaya konkrit terkait putusan MK ini. UKP4 melalui Satgas REDD+ secara tidak langsung juga mengakui hubungan positif masyarakat adat dengan kawasan hutan, sebagaimana disampaikan Tjokorda Nirarta Samadhi, (Deputi V, Perencanaan Prioritas Nasional dan Evaluasi Penyerapan Anggaran) UKP4. Bahwa yang bisa menjaga kawasan hutan untuk menekan laju deforestasi itu sesungguhnya masyarakat yang ada didalamnya, yaitu masyarakat adat.

?Hal yang tidak kita inginkan terjadi jika tidak ada putusan MK, malah semakin buruk dan kerasnya konflik tenurial.? Papar Nirarta ?koni? Samadhi.

Dalam pembacaan deklarasi ini, AMAN sekaligus meminta percepatan proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) yang telah diserahkan kepada pemerintah.

Pada 16 Mei 2013 MK menyetujui sebagian uji materi UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Maret 2012. Dalam keputusannya, MK menetapkan Pasal 5 Ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa ?Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat.?

MK juga membatasi wewenang negara dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas leluri (traditio) yang hidup dalam suasana rakyat (inde volksfeer) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan Rio Declaration on Environment and Development. Prinsip 22 deklarasi tersebut menyatakan, masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Karena itu negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. *anggit (kotahujan.com)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,


About the Author



Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Back to Top ↑