Data Peta Dasar Riau Rapuh
Pekanbaru | Gurindam12.co-Dalam acara Soft Launching One Map for One Province yang ditaja oleh Satgas REDD+ Provinsi Riau di gelar di Ruang Melati Kantor Gubernur Riau 27/02 lalu dalam rangka penyediaan data dasar peta Kadasteral Provinsi Riau menuai banyak sanggahan.
Dalam rangka mewujudkan pengelolaan data dan informasi yang baik di Provinsi Riau, Pemerintah melalui Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ bekerja sama dengan Satgas REDD+ Provinsi Riau tengah menyelenggarakan kegiatan Penyediaan Data Dasar dan Peta Kadasteral di Provinsi Riau. Selain untuk menyediakan peta rujukan tunggal (one map) untuk Provinsi Riau, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menyiapkan konsep kelembagaan pengelolaan data dan informasi, sekaligus peningkatan sumberdaya manusia yang terkait dengan pengelolaan data dan informasi.
Untuk menjamin kesinambungan perbaikan pengelolaan data dan informasi di Provinsi Riau, hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan selama pelaksanaan kegiatan Penyediaan Data Dasar dan Peta Kadastral di Provinsi Riau perlu disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan, sehingga menjadi pembelajaran sekaligus bahan untuk penyusunan langkah selanjutnya menuju terwujudnya pengelolaan data dan informasi yang lebih baik.
Selain banyak sanggahan dalan acara tersebut Banyak data yang tidak sama antara data dasar yang ada dan data yang ada di Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau. Berdasarakan data yang dihimpun dari Provinsi dan Kabupaten dan Kota, khususnya peta statistik sebanyak 79 data peta 1:250.000 78 buah dan 1:50.000 sebanyak 1buah. Dari luar Riau sebanyak 4 buah dengan data peta 1:250.000 4 buah dan 1: 50.000 tidak ada.
H. A. Asfar dari Bapeda Rokan Hilir menjelaskan data antara kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai ada perbedaan garis antara data Badan Informasi Geofisial dengan data Dinas Kehutanan Provinsi Riau. ?Data yang mana yang mau kita pakai. Karena ini sangat sensitif. Kemudian lagi pertanyaan saya apakah minyak bumi juga termasuk pertambangan? Jika iya maka kenapa didalam peta ini tidak termasuk. Padahal Kabupaten Rokan Hilir juga penyumbang devisa Negara melalui minyak bumi?. Imbuhnya.
Perbedaan data tersebut juga muncul dari Bapeda pekanbaru dengan data Dasar?Devita Sari dari Bapeda Pekanbaru menjelaskan bahwa sebenarnya antara Pekanbaru dan Pelalawan berbatasan secara langsung, namun kenyataanya pada peta yang ada ini tidak.
Raflis dari pengamat Tataruang yang juga ikut serta pada acara soft launching tersebut menjelaskan yang lebih muncul dari peta kadasteral ini adalah verifikasi sumber data. Karena kita lihat dari instansi dan sektoral memppunyai data yang berbeda. Ide ini sangat bagus kalau memang nantinya jalan. Dari beberapa yang muncul dari album data ini, masih belum dijawab base line data untuk kebutuhan REDD, terutama status dari kawasan hutan. [sp]
Related Posts
Tata Kelola Hutan CSO →
PROPER 2013, Perusahaan yang Harus Dinilai Semakin Banyak →
Tindak Pidana Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan di Sektor Kehutanan →
